RILIS DISKUSI PUBLIK DARING : WACANA DARURAT SIPIL : TEPATKAH DITERAPKAN?

Jakarta, 4 April 2020,- SWARA UNJ Departemen Sosial Politik BEM UNJ kali ini mengangkat sebuah diskusi dengan tema yang apik untuk dibahas. Diskusi ini mengangkat sebuah tema tentang “Wacana Darurat Sipil : Tepatkah Diterapkan?” yang telah dirumuskan oleh Divisi Pusat Studi dan Gerakan dengan pemateri Ubedillah Badrun (Pengamat Politik, UNJ) dalam sebuah daring melalui Google Meeting Jum’at 3 April 2020.

Tujuan diadakannya diskusi ini adalah menanamkan pemahaman dasar tentang  isu yang sedang hangat di kalangan publik sekaligus menjadi tahap perencanaan sebelum dilaksanakannya aksi baik aksi jalanan maupun aksi lainnya (seperti audiensi dengan lembaga terkait). Selain itu juga bertujuan untuk mencerdaskan mahasiswa terkait isu yang dibahas ruh pergerakan mahasiswa itu sendiri

Diskusi ini dimulai pada jam 20.00 s.d 22.00 WIB. MC sekaligus moderator membuka perkenalan dan Kalimat Pembuka, kemudian penyampaian materi, dilanjutkan sesi diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan.

Pembicara memberikan penjelasan terkait perbandingan antara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Karantina Wilayah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diantaranya berisi tentang peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disebut juga sebagai physical distancing

Sedangkan terkait ‘Karantina Wilayah’ sebagaimana dalam Pasal 55 UU 6/2018. Dalam pasal tersebut, pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar, pasokan makan dan minuman, pakaian hingga perlengkapan domestik rumah tangga.

Berikut tautan notula diskusi publik daring :
bit.ly/NotulaDiskusiDaring

Hampir 75 peserta yang ikut tergabung dalam diskusi kali ini begitu antusias menyampaikan gagasan opini masing-masing dengan rekam jejak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pembicara.

Melihat kembali urgensi diterapkannya ‘Darurat Sipil’ pada saat ini dengan kondisi yang ada ialah kurang relevan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, mengatur tentang bagaimana kondisi negara yang sedang dalam ancman, seperti pemberontakan, kerusuhan, perang. Sedangkan saat ini kondisi negara dalam keadaan menghadapi virus Covid-19, yang harus dilawan bersama ialah virusnya bukan masyarakat.

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

(AS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: