Sumbangan Pengembangan Universitas

Oleh : Erfan Kurniawan (SOSPOL BEM UNJ 2019)

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akhir ini diramaikan dengan isu uang pangkal yang biasa disebut dengan Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU). Pada awalnya, uang pangkal ini muncul pada tahun 2016 dengan memberikan tarif minimal sebesar 15 juta kepada mahasiswa baru jalur mandiri atau PENMABA. Namun, mahasiswa UNJ melakukan aksi penolakan hingga berujung pembatalan kebijakan uang pangkal tersebut. Lalu pada tahun 2018, kebijakan serupa muncul kembali dengan nama yang lain yaitu SPU dengan berlandaskan Keputusan Rektor UNJ nomor 407/SP/2018. Cara yang dipergunakannya pun halus, masih dengan mentarifkan minimal sebesar 0 rupiah sampai tak terhingga. Tapi tetap saja, SPU ini disodorkan kepada calon mahasiswa baru sebelum mereka diterima di kampus UNJ. Pada tahun berikutnya, kebijakan SPU hadir kembali dengan mentarifkan minimal sebesar 750 ribu. Atas dasar inilah terjadi pergolakan besar dikalangan mahasiswa.

Kebijakan SPU atau uang pangkal tidak hanya terjadi di UNJ saja. Hal serupa juga terjadi diberbagai macam kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Di kampus IPB, uang pangkal yang ditetapkan minimal sebesar 25 juta, 30 juta, 40 juta, dan 50 juta. Sedangkan di kampus UNNES uang pangkal yang ditetapkan minimal sebesar 5 juta sampai 25 juta. Serta di kampus UPNVJ uang pangkal yang ditetapkan minimal sebesar 10 juta dan masih banyak kampus lainnya yang menerapkan kebijakan uang pangkal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, aliansi dari BEM Seluruh Indonesia melakukan sebuah gerakan bersama untuk menghadirkan solusi, salah satunya melalui audiensi. Pada tanggal 10 Juli 2019, BEM SI melakukan audiensi kepada pihak kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) yang diwakili oleh bapak Didin Wahyudin selaku direktur kemahasiswaan, bapak Mahmudin selaku biro perencanaan, dan lainnya. Narasi besar yang dibawa adalah menolak uang pangkal dan sejenisnya.

Hasil dari audiensinya adalah pihak BEM SI menilai terjadi tumpang-tindih antara kebijakan uang pangkal dengan semangat ketunggalan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Permasalahan utamanya ada di Permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 pasal 8 yang menitikberatkan pada PTN dapat memungut uang pangkal atau pungutan lain selain UKT. Sedangkan dari pihak kemenristekdikti menilai terjadi kesalahan pada implementasi khususnya pada pasal 8 ayat 2. Kampus tidak boleh memberikan tarif minimal selain 0 rupiah kepada mahasiswa. Peruntukannya pun hanya kepada mahasiswa yang memiliki tingkat perekonomian menengah keatas. Pelaksanaanya hanya boleh dilakukan setelah mahasiswa diterima di kampus. Jika tidak, maka menyalahi aturan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kesepakatan terbaik dari keduanya menghasilkan putusan jangka panjang dan jangka pendek. Putusan jangka panjangnya akan direvisinya Permenristekdikti nomor 39 tahun 2017 pasal 8. Putusan jangka pendeknya dari pihak kemenristekdikti akan memberikan surat edaran berupa penegasan kepada seluruh kampus PTN khususnya bagi yang telah melakukan penyelewengan untuk memberlakukan tarif minimal 0 rupiah, peruntukannya bagi mahasiswa dengan tingkat perekonomian menengah keatas, dan pelaksanaanya setelah mahasiswa diterima di kampus. Surat edaran berupa penegasan akan dikirimkan sebelum tanggal 16 Juli 2019. Dua atau tiga hari setelah masa audiensi yaitu pada tanggal 12 Juli 2019, tindak lanjut bisa dilakukan melalui Dirjen BELMAWA.

Jika Kemenristekdikti telah menilai terjadi kesalahan dalam implementasi di kampus. Maka sudah saatnya kita mengawal isu uang pangkal ini dari tataran Kemenristekdikti sampai dengan kampus. Apabila pihak kampus tetap melakukan penyelewengan dengan berdalih uang pangkal atau sejenisnya, mari kita tegakkan kebenaran diatas segala kebathilan yang ada, begitu juga sebaliknya kepada Kemenristekdikti. “Seberapa besar permasalahan yang datang dan menghadang silih berganti, kita bisa melewatinya. Kita bisa karena Allah mampukan kita.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: