Mahasiswa Menolak Uang Pangkal

Jakarta, 08 Juli 2019 BEM SI telah melakukan audiensi ke ketua MPR RI yaitu bapak Zulkifli Hasan di gd. Nusantara III MPR RI dan audiensi dengan menristekdikti. Audiensi ini diwakili oleh Saiful Muhjab dari Koordinator Isu Pendidikan Tinggi dan Erfan Kurniawan dari BEM SE-JABODETABEK dan Banten.

Audiensi dimulai pada pukul 13.40 WIB dengan pembahasan uang pangkal atau SPI. Saiful menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh birokrasi kampus melalui Permenristekdikti nomor 39 Tahun 2017. Di UNNES, uang pangkal dikenakan kepada calon mahasiswa baru yang statusnya belum diterima sebagai mahasiswa UNNES. Nominal yang ditetapkan juga cukup tinggi yaitu minimal 5 juta sampai 25 juta.

Kemudian Erfan menyampaikan juga bahwa kondisi serupa juga terjadi dibeberapa kampus lain, salah satunya UNJ. Pada tahun 2016, jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PENMABA) UNJ dikenakan uang pangkal sebesar 15 juta. Namun, mahasiswa menolaknya dengan melakukan aksi di dalam kampus. Uang pangkal pun dihapuskan. Pada tahun 2018 diberlakukan lagi dengan nama yang berbeda yaitu Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU). Tahun 2019 SPU dikenakan dengan tarif minimal sebesar 750 ribu.

Bapak Zulkifli menanggapi penyampaian dari mahasiswa. Beliau menyampaikan bahwa uang pangkal harus ditolak. Orang miskin harus memperoleh haknya agar dapat mengenyam bangku pendidikan tinggi. Seharusnya uang pangkal dikenakan kepada mahasiswa yang masuk ke dalam kategori menengah ke atas dan dilakukan setelah dia keterima sebagai mahasiswa.

Mendengar pendapat dari bapak Zulkifli, Saiful menanggapi juga bahwa uang pangkal telah menyalahi semangat dari ketunggalan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Harusnya semua biaya perkuliahan sudah diakumulasikan dalam UKT dari semester 1 sampai 8. Tidak boleh ada biaya tambahan selain dari UKT. Lalu Erfan juga menambahkan, landasan dalam pengambilan uang pangkal pun masih belum tepat. Karena pada Permenristekdikti nomor 39 Tahun 2017 pasal 8 ayat q, diksi katanya yaitu PTN dapat memungut uang pangkal. Ini berarti ada dua makna dapat iya dan dapat tidak. Lalu ada syarat juga diayat 2 nya, memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa yang berarti diperuntukan bagi mahasiswa dengan kategori perekonomian menengah keatas.

Sebagai salah satu tokoh nasional, bapak Zulkifli menyarankan kepada mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa di Menristekdikti. Peran kontrol sosial harus dilakukan demi terciptanya keadilan agar pendidikan tinggi mudah diakses oleh masyarakat khususnya bagi mereka dengan kategori perekonomian menengah ke bawah.

Audiensi diakhiri dengan pemberian naskah kajian pendidikan tinggi mengenai uang pangkal kepada bapak Zulkifli selaku ketua MPR RI.

Link naskah kajian pendidikan tinggi mengenai uang pangkal :
http://bit.ly/KajianPendidikanTinggiUangPangkal

Pada pukul 16.30, telah dilakukan audiensi berikutnya kepada menristekdikti yaitu bapak Didin Wahidin selaku direktur kemahasiswaan. Audiensi ini dilakukan oleh beberapa perwakilan dari BSJB dan Korsu Dikti dengan membawa narasi yang sama yaitu menolak uang pangkal.

Substansi pembahasan yang disampaikan pun masih sama seperti audiensi ke ketua MPR RI. Mahasiswa meminta tanggapan langsung dari bapak Didin atas segala permasalahan yang ada.

Bapak Didin pun menanggapinya, beliau menyampaikan bahwa kewenangan terkait dengan uang pangkal atau SPI bukan berada pada dirinya. Hal ini menjadi kewenangan dari biro perencanaan yang mengurusi terkait dengan uang pangkal.

Setelah beberapa lama melakukan perbincangan. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Audiensi lanjutan pada esok harinya yaitu tanggal 09 juli 2019 pada pukul 16.00 WIB.

Audiensi diakhiri dengan melakukan foto bersama dan berjabat tangan sebagai tanda silaturahim antara mahasiswa dan menristekdikti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: