Permasalahan Pergantian Rektor UNJ dan Usaha Memberikan Solusi

Jakarta, 2 Maret 2019

Permasalahan Pergantian Rektor UNJ
Kekosongan rektor UNJ sudah terjadi lebih dari satu tahun. Waktu yang sangat lama untuk sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki kepala. Sebelumnya memang ada tahapan yang harus dilalui UNJ (setelah tidak memiliki rektor) agar kemudian bisa melakukan proses pemilihan rektor baru. Tahap pertama adalah Pembaruan Statuta (semacam AD/ART) UNJ. Tahap kedua adalah Penetepan Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas dan Proses Pemilihan Anggota Senat Fakultas UNJ. Tahap ketiga adalah pemilihan dan penetapan Senat UNJ. Tahap keempat adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor UNJ. Dan terakhir pelaksanaan pemilihan Rektor UNJ.

Hingga saat ini kita baru mencapai tahap pertama. Pada tahap kedua kita mendapatkan kemandekan. Pertanyaanya dari manakah kemandekan bisa terjadi?
Di awal kepengurusan BEM UNJ 2019, Divisi Lingkungan Kampus Departemen Dalam Negeri BEM UNJ mencoba memulai kembali mengawal proses ini. Hal pertama yang dilakukan adalah mengusahakan audiensi kepada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendididkan Tinggi RI (Kemenristekdikti) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham). Sebelumnya perlu diinformasikan bahwa kendala pada tahap kedua ini muncul karena pada awalnya peraturan tersebut ditandatangani Plt. Rektor UNJ yang sebenarnya tidak berwenang untuk menandatangani peraturan tersebut. Karena hal itu, peraturan tersebut dinaikan ke Kemenristekdikti. Di Kemenristekdikti, peraturan harus diproses berdasarkan format kenegaraan, melalui proses harmonisasi terlebih dahulu oleh Kemenkumham, dan terakhir diundangkan dalam Berita Negara RI. Informasi yang kami dapat sebelumnya bahwa perturan rektor tentang senat universitas ini masih dalam proses harmonisasi, hingga akhirnya kami mendapatkan informasi baru setelah melakukan audiensi dengan Kemenristekdikti.

Setelah mengirim surat permohonan audiensi pada tanggal 11 Februari 2019, akhirnya hari Senin (25/2/2019) Divisi Lingkungan Kampus Departemen Dalam Negeri BEM UNJ melakukan audiensi dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti dan mendapatkan informasi sebagai berikut. Bahwa menurut keterangan Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti, proses harmonisasi Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas dan Proses Pemilihan Anggota Senat Fakultas UNJ sudah selesai dilakukan yang pada saat itu juga dihadiri oleh Plt. Rektor UNJ dan beberapa jajarannya. Selanjutnya tinggal diundangkan di Berita Negara RI akan tetapi pada tahap ini Kemenkumham mengembalikan atau tidak mengundangkan peraturan ini. Kabar dari Kemenristekdikti, Kemenkumham mengembalikan karena dalam peraturan tersebut ada ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya. Hal itu dianggap janggal oleh Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti karena seharusnya penyesuaian sudah selesai pada tahap harmonisasi. Adapun pihak Kemenristekdikti berpendapat bahwa tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan apapun di atasnya. Kemenristekdikti pun sudah beraudiensi dengan Kemenkumham dan tidak mendapatkan titik tengah. Di luar itu Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti juga menyampaikan ada 29 Kampus lain yang bernasib sama dengan UNJ (mengalami kemandekan penerbitan produk hukum yang berkaitan dengan kampusnya). Mereka menyarankan kita untuk beraudiensi ke Kemenkumham karena menurutnya ‘bola panas’nya ada di Kemenkumham.

Kami juga telah mengirimkan surat Audiensi pada Kemenkumham sebanyak 2 kali yaitu tanggal 11 februari 2019 dan 21 Februari 2019, akan tetapi hingga saat ini Kemenkumham terlihat menyepelekan kita dengan tidak memberikan waktu dan tempat untuk beraudiensi. Terakhir kita menindaklanjuti surat dengan mendatangi langsung Kemenkumham pada hari Senin (25/2/2019) dan mendapatkan informasi dari Tata Usaha (TU) Kementrian bahwa surat masih di meja Menteri dan belum direspon. Kemudian pihak TU mengisaratkan untuk berkabar melalui whats app dan hingga saat ini Kemenkumham belum bisa memberikan waktu dan tempat untuk beraudiensi. Kesal? Jelas. Marah? Kalem dulu. Kita ‘pukul’ di waktu yang tepat.

Usaha Memberikan Solusi
Selain mencari informasi dan peluang solusi ke Kemenristekdikti dan Kemenkumham, BEM UNJ dan BEM Fakultas se-UNJ juga melakukan konsolidasi guna berusaha memberikan solusi untuk permasalahan ini. Secara garis besar ada dua hal yang urgent yaitu penyebaran keresahan dan rencana gerakan. Untuk menjawab dua hal itu, kita akan melakukan inventarisir permasalahan se-UNJ, menyebarkan angket, membuat propaganda (yang akan disebarkan mulai hari senin tanggal 4 Maret 2019), dan juga akan melaksanakan diskusi publik yang mengundang seluruh lembaga formal mahasiswa se-UNJ serta Mahasiswa Umum UNJ pada tanggal 6 dan 8 Maret. Kami percaya bahwa BEM UNJ saja tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri, melainkan butuh kontribusi aktif lembaga formal mahasiswa se-UNJ dan seluruh mahasiswa UNJ. Solusi tidak akan hadir kecuali dari kolaborasi pemikiran dan kerja konkrit kita semua dalam menyelesaikan permasalahan kekosongan rektor UNJ. Mari bersama-sama sebarkan keresahan dan persiapkan gagasan agar diskusi publik yang akan datang dapat menghasilkan ide gerakan yang mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: