Masih Percaya dengan KPU RI ?

Jakarta (25/02/2019), Wajah Indonesia kini, menentukan Indonesia selama lima tahun kedepan, bahkan selamanya. Semarak demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali dalam menentukan pemimpin negeri ini akan segera dimulai. Segala cara dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, sudah dimulai dari sebelumnya. Ada satu elemen yang dapat menentukan sikap untuk menjadi wasit dalam berlaga di kompetisi ternama negeri ini yaitu Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Wasit menjadi penentu dalam memastikan kualitas kompetisi ini sudah baik atau belum.

Indonesia pada hari ini masih bertanya-tanya, “ada apa dengan KPU RI?”. Sebab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-6 kepada KPU RI karena telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Atas dasar putusan tersebut kami dari BEM UNJ menyambangi kantor DKPP RI berdasrkan peraturan DKPP RI no 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pasal 22 ayat 1 sampai ayat 3 di dalamnya, terdapat sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap.

Sampai saat ini KPU RI telah mendapatkan SP ke-6, namun sanksi yang diterima baru hanya sampai pada tahap teguran tertulis. Seharusnya ketika surat peringatan ke-3 dari DKPP RI sudah dapat memberikan sanksi ke tahapan berikutnya yaitu berupa pemberhentian sementara. Ini yang menimbulkan publik bertanya-tanya, “ada apa dengan KPU RI?”, harusnya menjadi sebuah jawaban dari setiap pertanyaan dengan kewenangannya sebagai wasit, malah harus menjadi sebuah tanya.

Terlebih lagi, mahasiswa telah melakukan aksi di KPU RI pada tanggal 18 Februari 2019, aksi yang bertajuk #MahasiwaKawalPemilu menghasilkan sebuah perjanjian yang ditandatangani diatas materai KPU bahwa KPU RI akan menerima audiensi dari mahasiswa Bersama ketua KPU RI dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kini, janji tersebut hanya menjadi sebuah wacana saja, karena belum dapat terealisasikan sampai detik ini.

Jika sampai saat ini publik dibuat bertanya tanya atas sikap KPU RI saat ini maka kami dari BEM UNJ akan melakukan aksi yang di selenggarakan pada hari Selasa, 26 Februari 2019 di depan kantor KPU RI dengan tuntutan :

  1. Menindaklanjuti janji KPU RI untuk menerima audiensi dengan mahasiwa
  2. Kembalikan integritas KPU
    • Professionalisme ketua KPU
    • KPU terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat termasuk mahasiswa bukan hanya dari peserta pemilu saja
    • Sarana dan prasarana pemilu yang berkualitas
    • Sosialisai pemilu yang masif termasuk pemilih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: